Nasional
Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Tangkapan layar Youtube DPR.
M Rodhi Aulia • 25 March 2025 11:29
Jakarta: Dalam era digital, banyak permasalahan rakyat baru mendapat perhatian setelah viral di media sosial. Fenomena ini menjadi momok bagi negara karena menunjukkan ketidaksiapan dalam merespons kebutuhan rakyat. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa negara harus hadir tanpa menunggu permasalahan menjadi viral terlebih dahulu.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret 2025:
1. Negara Harus Mendengarkan Rakyat Secara Aktif
Negara tidak boleh hanya bertindak setelah masalah viral di media sosial. Rakyat bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga subjek yang harus didengar aspirasinya sejak awal. Puan menekankan pentingnya negara bersikap proaktif dalam merespons permasalahan rakyat sebelum mereka terpaksa mencari perhatian publik melalui media sosial.
"Oleh karena itu, negara dalam mengambil kebijakan publik harus mawas diri, mendengarkan aspirasi rakyat, dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan menyejahterakan rakyat," kata Puan.
2. Penundaan Penyelesaian Masalah Menambah Beban Rakyat
Banyak permasalahan rakyat yang membutuhkan solusi segera. Namun, kenyataannya, negara sering kali lamban dalam bertindak. Puan menyoroti bahwa bagi rakyat, menunggu satu hari saja terasa sangat lama, apalagi jika harus menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan kepastian dari pemerintah.
"Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya, menunggu satu hari saja akan terasa sangat lama," ujarnya.
3. Proses di DPR dan Pemerintah Sering Memakan Waktu Lama
Puan mengakui bahwa proses pembahasan masalah di DPR dan pemerintah tidak selalu cepat. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk mengabaikan kepentingan rakyat. Penyelesaian masalah yang berlarut-larut hanya akan menambah penderitaan rakyat yang membutuhkan solusi segera.
"Tetapi bagi kita, DPR RI dan pemerintah terkadang membahas masalah rakyat dan mencari solusinya seringkali bisa berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun," ujarnya.
4. Negara Harus Bertindak Cepat dan Tidak Bergantung pada Viralnya Isu
Puan menegaskan bahwa negara harus memiliki sistem respons yang cepat dan tepat dalam menangani masalah rakyat. Tidak seharusnya pemerintah baru bertindak setelah masyarakat memviralkan masalahnya di media sosial. Negara harus bisa mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan sebelum menjadi sorotan publik.
"Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara. Bertindak cepat tidak berarti kita mengabaikan tata kelola yang baik. Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas. Niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya," ujar Puan.
0 Komentar